infogeh.co, Nasional – Munculnya pagar laut misterius di perairan yang masuk wilayah Kabupaten Tangerang mengejutkan banyak pihak. Pagar laut tersebut mulai dipasang sejak pertengahan 2024 dan baru menjadi sorotan publik pada awal Januari 2025.
Keberadaan pagar laut tanpa izin ini menjadi sorotan DPR, pemerintah, aktivis lingkungan hingga nelayan yang diwakili sosok Pak Kholid.
Kholid merupakan seorang nelayan yang berasal dari Desa Kronjo, Kecamatan Pontang, Serang, Banten. Dia keras menolak keberadaan pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang. Sosok Kholid mendapat banyak pujian dari netizen. Gaya bicaranya dan wawasannya dinilai sangat luas. Namanya pun viral di media sosial.
“Respect pak Kholid! Perspektif org dilap berbeda dgn orang yg hanya duduk diruangan nunggu laporan
“Ternyata dari seringnya makan ikan segar, kecerdasan pak Kholid melebihi dari kecerdasan jongos oligarki”
“Kami sebut si bapak gagah dan pemberani! Kata netizen lain.
Kholid dalam acara Indonesia Lawyers Club menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pagar laut yang membentang dari Tangerang hingga sebagian wilayah Bekasi. Sebab, keberadaannya sangat merugikan nelayan.
Dia mengaku sempat mendapat ancaman agar berhenti mengurusi masalah yang ada di Tangerang. Namun menurutnya, ini bukan hanya menjadi urusan warga sekitar wilayah yang tertancap pagar laut, melainkan juga semua nelayan.
Dirinya lantas mengungkapkan isi sebuah buku berjudul Logika Penjajah karya Yai Midi.
“Padahal kalau menurut saya sebagai nelayan harusnya mempunyai pandangan tidak boleh persial katanya dilansir dari YouTube ILC pada Jumat (17/1).
“Nah ciri-ciri penjajah itu yang mempunyai pandangan persial. Sampai tingkatannya kita tidak boleh nolongin tetangga kita yang sedang kelaparan atau tetangga kita yang sedang dijajah,” katanya.
Menurutnya, pagar laut ini seolah koporasi yang sedang mencaplok kedaulatan negara.
“Korporasi selalu bicara untung dan rugi yang membuat dia sebagai nelayan dibalut kemiskinan.
Kholid, yang memakai topi hitam dan sarung biru dengan paduan kaos putih, mengutarakan ketidaksetujuannya terkait pemasangan pagar laut di Tangerang.
“Kita lihat saja ujungnya pagar laut ini akan jadi apa ya jadi SHM (sertifikat hak milik), harusnya negara hadir dong di sini, negara itu kan banyak instrumen gunakan dong untuk menyelesaikan persoalan ini (pagar laut)
“Saya melawan, kehidupan saya sebagai nelayan dikelola korporasi, sampai kiamat anak cucu saya miskin, karena saya hanya dijadikan objek, dia yang mengelola,”
“Korporasi selalu berbicara untung dan rugi, tapi tidak mementingkan keadilan bagi rakyat. Kami tidak merasakan itu,” tegasnya.
Sikap Men KKP
Terkini Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono merespons hasil investigasi yang dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten.
Hasil investigasi disebutkan bahwa pagar laut di perairan Tangerang, Banten itu mengantongi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)
Trenggono menekankan, tidak boleh ada sertifikat untuk dasar laut. Maka dari itu, dia pun menyebut SHGB pagar laut di perairan Tangerang itu ilegal.***
