infogeh.com, Bandar Lampung – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Lampung melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung dalam rangka Rapat Konsultasi terkait pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kepatuhan belanja daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
Fokus Pembahasan dalam Rapat
Rapat ini menjadi forum strategis antara DPRD Provinsi Lampung dan BPK RI Perwakilan Lampung guna memperdalam analisis terhadap hasil pemeriksaan atas pengelolaan anggaran daerah yang berkaitan dengan pembangunan nasional serta kepatuhan dalam belanja daerah. Beberapa poin utama yang dibahas antara lain:
-
Evaluasi Pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2023 – Semester I 2024
- Pansus DPRD menggali lebih dalam rekomendasi BPK terkait efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung program pembangunan di Provinsi Lampung.
-
Analisis Kepatuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
- Rapat menyoroti tingkat kepatuhan dalam pengelolaan keuangan daerah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-
Identifikasi Permasalahan dan Rekomendasi
- DPRD dan BPK RI membahas berbagai temuan yang berpotensi menjadi kendala dalam optimalisasi pembangunan daerah, serta langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah.
Komitmen DPRD Provinsi Lampung
Ketua Panitia Khusus DPRD Provinsi Lampung menegaskan bahwa konsultasi ini menjadi bagian dari komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan secara transparan dan akuntabel.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD digunakan secara efektif dan tepat sasaran, terutama dalam mendukung pembangunan di Lampung. Sinergi dengan BPK sangat penting agar pengelolaan anggaran tetap sesuai prinsip good governance,” ujar perwakilan Pansus DPRD.
Selain itu, DPRD Provinsi Lampung juga berkomitmen untuk menindaklanjuti temuan yang disampaikan BPK RI serta mendorong perbaikan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.
Harapan dan Tindak Lanjut
Dengan adanya konsultasi ini, DPRD Provinsi Lampung berharap pengelolaan APBD dapat terus diperbaiki guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Tindak lanjut dari pertemuan ini akan dituangkan dalam rekomendasi DPRD kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah ke depan.
Rapat ini juga menjadi langkah awal untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan bahwa pembangunan di Lampung berjalan sesuai dengan prinsip efisiensi dan keberlanjutan.
