infogeh.com – Program tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah menjadi salah satu langkah besar untuk menjawab persoalan backlog perumahan di Indonesia.
Program ini diharapkan mampu memberikan akses hunian kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang selama ini kesulitan memiliki rumah sendiri. Pemerintah melalui Kementerian PKP menargetkan pembangunan dan renovasi rumah secara masif, baik di perkotaan, pedesaan maupun wilayah pesisir.
Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, beberapa kali menyampaikan bahwa program ini bukan hanya membangun rumah baru, tetapi juga memperbaiki rumah tidak layak huni agar menjadi lebih manusiawi. Ia menilai rumah layak bukan sekadar bangunan fisik, melainkan bagian dari martabat masyarakat.
Pemerintah juga menargetkan program ini mampu menggerakkan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan dan menekan angka kemiskinan
Namun, program sebesar ini tentu membutuhkan kesiapan yang matang. Tantangan regulasi, pembiayaan, ketersediaan lahan hingga kesiapan pengembang menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan bersama. Bahkan pemerintah sendiri mengakui bahwa target optimal program ini memerlukan waktu dan tahapan yang realistis agar tidak hanya menjadi janji politik semata.
Peluang program tiga juta rumah sebenarnya sangat besar. Jika dijalankan dengan tepat, program ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional karena melibatkan banyak sektor, mulai dari konstruksi, material bangunan, tenaga kerja hingga sektor perbankan.
Program ini juga dapat menjadi solusi nyata untuk mengurangi kawasan kumuh dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat kecil.
Namun di sisi lain, tantangan program ini juga tidak ringan.
Persoalan harga tanah yang terus naik, kualitas bangunan yang sering dipertanyakan, hingga lemahnya pengawasan terhadap developer harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai rumah subsidi hanya mengejar kuantitas, tetapi mengabaikan kualitas dan kenyamanan penghuninya.
Rumah subsidi tidak boleh identik dengan bangunan sempit, mudah rusak dan jauh dari fasilitas umum.
Rumah layak dan terjangkau harus menjadi prioritas utama pemerintah maupun developer sebagai penyedia hunian. Masyarakat MBR bukan hanya membutuhkan rumah murah, tetapi rumah yang sehat, aman dan nyaman untuk membangun kehidupan keluarga. Sebab rumah bukan sekadar tempat berteduh, melainkan ruang tumbuh bagi generasi masa depan bangsa.
Developer juga harus memiliki tanggung jawab moral dalam menyediakan rumah subsidi yang berkualitas. Jangan sampai orientasi keuntungan semata mengorbankan hak masyarakat kecil untuk mendapatkan hunian yang baik. Infrastruktur dasar seperti jalan, sanitasi, drainase, air bersih dan akses pendidikan harus menjadi bagian penting dalam pembangunan kawasan perumahan subsidi.
Selain itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap pembangunan rumah subsidi agar tidak terjadi praktik asal bangun. Standar kualitas harus diterapkan secara tegas sehingga masyarakat tidak dirugikan setelah menempati rumah tersebut. Program besar akan berhasil apabila pemerintah dan pengembang sama-sama memiliki komitmen menghadirkan hunian yang benar-benar layak.
Pemerintah dan seluruh pihak terkait harus memastikan masyarakat MBR mendapatkan kemudahan dalam memiliki rumah subsidi. Mulai dari proses administrasi, akses pembiayaan, hingga kepastian hukum kepemilikan rumah harus dibuat sederhana dan tidak berbelit-belit. Negara harus hadir membantu masyarakat kecil agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk hidup lebih sejahtera.
Rumah subsidi yang layak huni juga harus memperhatikan aspek kenyamanan dan kemanusiaan. Lingkungan yang sehat, aman bagi anak-anak serta memiliki akses transportasi dan fasilitas umum merupakan bagian penting dari kualitas hidup masyarakat. Jangan sampai rumah subsidi justru dibangun di lokasi terpencil tanpa dukungan fasilitas memadai.
Pada akhirnya, keberhasilan program tiga juta rumah tidak hanya diukur dari jumlah unit yang dibangun, tetapi dari seberapa besar program ini mampu meningkatkan kualitas hidup rakyat. Rumah yang layak, nyaman dan memanusiakan harus menjadi tujuan utama. Karena menghadirkan hunian yang baik bagi rakyat sejatinya adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
