Pesawaran (RN) – Dugaan korupsi Dana Desa (DD) yang dilakukan oknum Kepala Desa (Kades) Bernung Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran menarik perhatian wartawan senior yang juga Tokoh Masyarakat kabupaten setempat.
Erland Syofandi mengatakan, korupsi adalah perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dengan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
“Korupsi yang dilakukan koruptor sama dengan maling. Kalau koruptor di lingkungan pemerintahan jelas mereka punya wewenang dan punya peluang untuk melakukan korupsi. Beda lagi dengan maling-maling di masyarakat yang hanya bisa memanfaatkan kelengahan pemilik barang atau uang orang yang akan dimaling,” kata Erland, Minggu 22 Mei 2022.
Sama halnya dengan dugaan korupsi DD oleh kepala desa yang terjadi di Desa Bernung oleh Kepala Desa Deswan, ini harus jadi perhatian serius semua pihak agar ada kepastian hukum.
“Persoalan dugaan korupsi yang terjadi di Desa Bernung harus jadi perhatian semua pihak agar ada kepastian hukum. Agar kepala desa Bernung tidak tersandra oleh prasangka negatif masyarakat. Karena hal tersebut bisa benar dan bisa juga tidak, untuk itu saya minta pihak-pihak yang punya kewenangan untuk segera melakukan pemeriksaan,” ujarnya.
Kemudian, lanjut Erland, Inspektorat Kabupaten Pesawaran sesuai tugas dan fungsi sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) bisa bergerak cepat dengan membuka Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah dilakukan BPK RI Perwakilan Lampung.
“Inspektorat sebagai pengawas internal di lingkungan Pemkab Pesawaran saran saya segera bergerak cepat, karena hasil pemeriksaan DD Bernung tahun 2018 sampai 2021 dapat dipastikan dipegang Inspektorat,” kata dia.
Ia juga berharap, dengan adanya dugaan korupsi DD Bernung ini akan jadi pintu masuk bagi Aparat Penegak Hukum (APH) dan pihak-pihak terkait untuk lebih teliti dalam mengawasi tindakan para pejabat, baik di lingkup Pemkab Pesawaran atau pihak kepala desa dalam mengelola keuangan negara harus sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
“Saya berharap, ini akan jadi pembelajaran bagi pejabat di lingkup Pemkab Pesawaran dan seluruh para kepala desa agar dalam mengelola keuangan negara yang berasal dari rakyat benar-benar mempunyai hati nurani untuk tidak korupsi,” pungkasnya. (Red)
