Infogeh.net – Indonesia kembali dilanda tsunami pada Sabtu (22/12) malam lalu tepatnya di sekitar Selat Sunda seperti Anyer, Banten dan Lampung Selatan. Sebelumnya pada bulan September, tsunami melanda Palu, Sulawesi Tengah.
Namun karena alat deteksi tsunami tak cukup memadai di wilayah sekitar Selat Sunda maka 222 orang tewas diterjang gelombang yang cukup tinggi. Karena itulah, Indonesia diharapkan belajar dari Jepang dan Taiwan dalam upaya pendeteksian tsunami dan gempa.
Ahli Marine Geology King Abdulasiz University Satrio Antoni mengatakan Jepang dan Taiwan sudah memasang teknologi sensor bawah laut yang dinamakan Sub-marine cable Based System.
Melihat kesuksesan Jepang dengan menggunakan teknologi ini maka akhir-akhir ini Taiwan juga ikut mengembangkan dan mengadopsi alat dan teknologi deteksi tsunami bawah laut ini,” lanjut dia.
Sehingga Satrio menjelaskan bisa dipastikan seluruh perairan Taiwan saat ini sudah memiliki system teknologi Jepang tersebut. Satrio lalu membandingkan dengan teknologi pendeteksi tsunami yang dimiliki oleh Indonesia yang masih berupa bouy system.
Alat pendeteksi ini dijelaskan Satrio sulit untuk dipertahankan karena rawan akan pencurian dan vandalisme. Karena itulah, Satrio berharap pendeteksi bawah laut yang lebih akurat seperti sensor bawah laut digunakan juga di Indonesia.
“Tsunami akan terus mengancam Indonesia, karena kita berada di zona ring of fire. Hal yang harus dilakukan oleh pemerintah kita Indonesia adalah menyiapkan infrastruktur sistem peringatan dini dini,” ucap Satrio.
“Sistem mitigasi dan penanganan yang cepat, serta mengedukasi masyarakat tentang gempa ataupun tsunami untuk mengurangi korban jiwa dan kerusakan lainnya dalam konteks tindakan mitigasi dimasa yang akan datang,” tuturnya.
Satrio kemudian menuturkan Indonesia, seperti layaknya Jepang, adalah negara yang berada di area rawan bencana alam seperti gempa dan tsunami. Karena itulah Satrio menekankan bahwa persiapan untuk mitigasi bencana dan juga alat pendeteksi gempa dan tsunami ditekankan menjadi prioritas untuk pemerintah Indonesia.
Source: Kumparan.com
