infogeh.net, Bandar Lampung – Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Abdul Hakim menyoroti soal polemik antara pihak Bakso Sony dan Pemkot Bandar Lampung.
Untuk diketahui, seluruh gerai atau 18 cabang Bakso Sony disegel Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung. Penyegalan atau penutupan tersebut dilakukan karena pihak Bakso Sony ditengarai menunggak pajak dan masalah penggunaan tapping box.
Tak terima dengan penyegalan itu, pihak Bakso Sony pun bereaksi dan akan menggugat Pemkot Bandar Lampung ke PTUN. Terkait polemik itu, Abdul Hakim menilai mesti ada penyelesaian yang baik antara kedua pihak.
Menurutnya, Pemkot Bandar Lampung memang membutuhkan pajak sebagai pendapatan daerah. Namun disisi lain, Bakso Sony sudah menjadi ikon kebanggaan kuliner di Lampung.
“Bahkan (Bakso Sony) menjadi contoh bagi penggerak UMKM lain di bidang kuliner. Ini terbukti jika banyak orang dari provinsi lain datang ke Lampung kebanyakan mencari dan mencicipi kuliner di Bakso Sony,” kata Abdul Hakim, dalam keterangannya, Minggu (26/9/2021).
Senator asal Lampung ini mengaku mendapatkan masukan dari kalangan pengusaha perihal penggunaan tapping box. Dengan adanya alat ini, harga produk mereka menjadi semakin tinggi.
“Maka itu, mereka meminta ada peninjauan soal penggunaan alat ini. Intinya, ada pada keringanan pajak,” kata Abdul Hakim.
Ia menjelaskan UMKM membutuhkan dukungan dan perlindungan dari pemerintah. Maka itu, penggerak UMKM meminta pemerintah prorakyat.
Abdul Hakim memaparkan, selama pandemi lebih dari 60 persen UMKM terdampak. “Perlu afirmasi dan keberpihakan yang lebih untuk mengembalikan dan memulihkan UMKM sebagai tulang punggung perekonomiaan nasional,” ujarnya.
Catatan terakhir Abdul Hakim adalah pengelolaan pajak pemerintah harus memenuhi kaidah keadilan, proposional, transparan, dan akuntabel.
